Pemberlakuan Pajak Pulsa, Kartu Perdana, Token dan Voucher kepada Konsumen??

Tgl 01 Februari 2021 merupakan hari pertama pemberlakukan PMK No. 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan atau Penghasilan sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher.

Pemberlakuan PMK oleh Sri Mulyani ini dimaksudkan agar tidak adanya pajak berganda, namun adanya persepsi yang berbeda mengakibatkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat.

Berikut adalah ilustrasi perhitungan PPN terkait PMK No. 6/PMK.03/2021 sehubungan dengan penjualan pulsa, kartu perdana, token dan voucher.

PT. X merupakan perusahaan telekomunikasi.

PT. Y merupakan perusahaan distributor 1

PT. Z merupakan perusahaan distributor 2

PT. AA merupakan pengecer ke  konsumen

Contoh Kasus PT. X ke PT. Y

PT. X (perusahaan telekomunikasi) menjual pulsa kepada PT. Y (Distributor 1) dengan rincian:

Modal pulsa Rp. 80.000

Keuntungan pulsa untuk PT. X Rp. 20.000

Harga jual pulsa Rp. 100.000

PPN Rp. 10.000

Total tagihan yang akan ditagihkan dari PT. X ke PT. Y adalah Rp. 110.000, dengan kesimpulan:

  1. PT. X akan menerima Rp. 110.000 dari PT. Y, yang mana artinya Rp. 10.000 dari Rp. 110.000 wajib disetorkan oleh PT. X ke kas negara
  2. Pembayaran Rp. 10.000 oleh PT. X ke kas negara dicatat oleh PT. X sebagai PPN Keluaran
  3. Sedangkan dari sisi PT. Y akan mencatat modal pulsa Rp. 100.000 dan Rp. 10.000 akan dicatat oleh PT. Y sebagai PPN Masukan.

Contoh Kasus PT. Y ke PT. Z

PT.  Y (Distributor 1) menjual pulsa kepada PT. Z (Distributor 2) dengan rincian:

Modal pulsa Rp. 100.000

Keuntungan pulsa untuk PT. Y Rp. 5.000

Harga jual pulsa Rp. 105.000

PPN Rp. 10.500

Total tagihan yang akan ditagihkan dari PT. Y ke PT. Z adalah Rp. 115.500, dengan kesimpulan:

  1. PT. Y akan menerima Rp. 115.500 dari PT. Y, yang mana artinya Rp. 10.500 dari Rp. 115.500 wajib disetorkan oleh PT. Y ke kas negara
  2. Pembayaran Rp. 10.500 oleh PT. Y ke kas negara dicatat oleh PT. Y sebagai PPN KeluaranNamun ingat, sebelumnya PT. Y telah membayar PPN senilai Rp. 10.000 melalui PT. X yang sebelumnya dicatat sebagai PPN masukan. Jadi nominal PPN keluaran PT. Y dan PPN masukan PT. Y boleh dicros perhitungannya, yakni:PPN Keluaran PT. Y Rp. 10.500 dikurangi dengan PPN Masukan PT. Y Rp. 10.000 

    PPN Keluaran PT. Y Rp. 500 yang wajib disetorkan oleh PT. Y ke kas negara. Jadi, bisa disimpulkan adalah, PT. Y tidak menanggung PPN sebesar Rp. 10.000 yang ditagihkan oleh PT. X, namun PT. Y hanya perlu membayar 10% atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan ke PT. Y.

  3. Sedangkan dari sisi PT. Z akan mencatat modal pulsa Rp. 105.000 dan Rp. 10.500 akan dicatat oleh PT. Y sebagai PPN Masukan.

Contoh Kasus PT. Z ke PT. AA

PT.  Z (Distributor 2) menjual pulsa kepada PT. AA (pengecer) dengan rincian:

Modal pulsa Rp. 105.000

Keuntungan pulsa untuk PT. Y Rp. 5.000

Harga jual pulsa Rp. 110.000

PPN Rp. 11.000

Total tagihan yang akan ditagihkan dari PT. Z ke PT. AA adalah Rp. 121.000, dengan kesimpulan:

  1. PT. Z akan menerima Rp. 121.000 dari PT. AA, yang mana artinya Rp. 11.000 dari Rp. 121.000 wajib disetorkan oleh PT. Z ke kas negara
  2. Pembayaran Rp. 11.000 oleh PT. Z ke kas negara dicatat oleh PT. Z sebagai PPN KeluaranNamun ingat, sebelumnya PT. Z telah membayar PPN senilai Rp. 10.500 melalui PT. Y yang sebelumnya dicatat sebagai PPN masukan. Jadi nominal PPN keluaran PT. Z dan PPN masukan PT. Z boleh dicros perhitungannya, yakni:PPN Keluaran PT. Z Rp. 11.000 dikurangi dengan PPN Masukan PT. Z Rp. 10.500

    PPN Keluaran PT. Z Rp. 500 yang wajib disetorkan oleh PT. Z ke kas negara. Jadi, bisa disimpulkan adalah, PT. Z tidak menanggung PPN sebesar Rp. 10.500 yang ditagihkan oleh PT. Y, namun PT. Z hanya perlu membayar 10% atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan ke PT. Z.

  3. Sedangkan dari sisi PT. AA akan mencatat modal pulsa Rp. 110.000 + Rp. 11.000 sebagai modal pulsa yaitu Rp. 121.000. Hal ini dikarenakan PT. AA menjual pulsa tersebut langsung ke konsumen, jadi tidak diwajibkan untuk memungut PPN atas transaksi tersebut. Dengan kata lain, PPN senilai Rp. 11.000 akan dicatat sebagai bagian dari modal atau biaya perolehan pulsa tersebut, rincian:

Modal pulsa Rp. 121.000

Keuntungan pulsa untuk PT. Y Rp. 5.000

Harga jual pulsa Rp. 126.000

PPN Rp. –

Total harga jual untuk konsumen adalah Rp. 126.000

Sekilas terlihat konsumen yang menanggung PPN ini, namun sebenarnya tidak ya. Sri Mulyani ingin mengurangi pajak berganda kepada konsumen. Kita ilustrasikan perhitungan dari pengecer ke konsumen sebelum pemberlakuan PMK No. 6/PMK.03/2021 tentang Perhitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta Pajak Penghasilan atas Penyerahan atau Penghasilan sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher.

Contoh perhitungan:

Modal pulsa Rp. 110.000

Keuntungan pulsa untuk PT. Y Rp. 5.000

Harga jual pulsa Rp. 115.000

PPN Rp. 11.500

Total harga jual untuk konsumen adalah Rp. 126.500

 

Jadi sebelum pemberlakuan PMK No. 6/PMK.03/2021 harga jual untuk konsumen adalah Rp. 126.500 sedangkan setelah pemberlakuan PMK No. 6/PMK.03/2021 harga jual untuk konsumen adalah Rp. 126.000. Konsumen akan lebih murah dala pembelian Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher.

Follow & subscribe:

IG: mypajak

youtube: mypajak

website: www.mypajak.id

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *